Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Komplek Perkantoran Gubernur Babel Jl. Pulau Bangka no 1 Air Itam
blog-img-10

Posted by : Admin

RAKOR RB DAN ZI TAHUN 2020 : DR. H. MUHAMMAD RIDWAN, MM : KITA MALU KALAU BERHARAP TUKIN NAIK TERUS TAPI KINERJA BEGINI-BEGINI SAJA.

bkgi,PANGKALPINANG-(17/03/2020) Kanwil Kemenag Bangka Belitung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020. Kegiatan ini selain melakukan evaluasi capaian tahun 2019, juga untuk melakukan persiapan pelaksanaan RB dan ZI Tahun 2020. Bertempat di gedung Auditorium H. Mas'ud Hasan Qolay, kegiatan rapat ini diikuti oleh Tim Kerja RB dan ZI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr.H.Muhammad Ridwan,MM, mengatakan bahwa kegiatan evaluasi Capaian Pelaksanaan RB dan ZI ini sangat penting.

“Hasil capaian RB dan ZI kita pada tahun 2019, RB mencapai nilai 80,55 dan ZI mencapai nilai 80,11. Masih berada pada posisi tengah, yang jika dinilai secara umum kita  masih tertinggal. Dan bagi saya evaluasi ini sangat penting karena dari sini kita dapat melihat dimana letak kelemahan dan kekurangan kita dalam pelaksanaan RB dan ZI pada tahun 2019, yang tentunya di tahun 2020 ini harus dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengingat bahwa Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas ini merupakan program utama kelembagaan, jadi mau tidak mau kita semua harus bekerjasama dan bekerja keras melaksanakan setiap kegiatan yang sudah tercantum pada Lembar Kerja Evaluasi yang menjadi pedoman kita semua”. Demikian dijelaskan oleh Kakanwil Kemenag Babel.

Muhammad Ridwan juga mengingatkan kembali kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar rutin melakukan pemantauan pelaksanaan dari RB dan ZI sesuai dengan tugasnya masing-masing yang sudah diatur pada Surat Keputusan Kakanwil Kemenag Babel melalui area masing-masing (RB : 8 Area dan ZI : 6 Area), terutama tentang punishment dan reward.

“Saya harap Bapak Ibu ASN Kanwil Kemenag Babel dapat memilah kegiatan mana yang penting dan kurang penting. Saya juga akan terus mengawasi dan membatasi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dari segi urgensinya, penting atau tidak penting, agar kita tidak hanya semangat melakukan pekerjaan itu dinilai dari ada anggaran atau tidak ada anggarannya. Hak kita sebagai ASN sudah dipenuhi oleh pemerintah berupa gaji, tunjangan kinerja, uang makan, honor ini dan itu, maka kita wajib melaksanakan tugas kita sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saya minta agar setiap 6 bulan sekali dapat dilakukan monitoring atau evaluasi dari pelaksanaan kerja kita semua. Dan saya ingatkan kembali kepada kita semua untuk selalu mensyukuri status pegawai kita ini. Kita harus malu jika tukin diharapkan naik terus tapi capaian kinerja kita begini-begini saja. Mari mulai sekarang kita tingkatkan kinerja dan komitmen kita untuk capaian yang lebih baik lagi. Terkadang kita perlu memaksa diri sendiri untuk dapat bekerja lebih maksimal lagi, karena jika tidak, naluri malas itu akan muncul. Khusus untuk SOP, saya tekankan kepada Bapak Ibu yang mengelola SOP (Standar Operasional Procedure) baik penyusun maupun operator, agar dalam waktu 2 minggu, rancangan SOP sesuai dengan nomenklatur yang baru (PMA 19 Tahun 2019) sudah dibuat, disusun dan dievaluasi bersama dan dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saya tegaskan bahwa sebagai pimpinan saya berhak untuk tidak membayar tunjangan kinerja pegawai yang dianggap tidak memenuhi tanggungjawabnya, terlebih lagi mengingat bahwa SOP merupakan salah satu unsur utama berjalan dengan baiknya system pada suatu organisasi”. Demikian ditegaskan oleh Kakanwil Kemenag Bangka Belitung.

Dari hasil evaluasi Capaian Reformasi dan Birokrasi Tahun 2019, ada beberapa hal yang menjadi fokus Tim Kerja RB dan ZI pada tahun ini, antara lain adalah ;

  1. Implementasi program kerja Agen Perubahan Kanwil Kemenag Babel;
  2. Aktif melakukan public campaign pengendalian gratifikasi;
  3. Meningkatkan peran dan fungsi PPID, Tim SPIP dan Majelis Kode Etik;
  4. Rutin melakukan evaluasi dari pelaksanaan dan capaian kinerja pegawai, menerapkan punishment dan reward;
  5. Meningkatkan kualitas layanan baik layanan secara langsung maupun tidak langsung;
  6. Pelaksanaan Whistle Blowing System;
  7. Rutin melakukan survey persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan secara eksternal;
  8. Melakukan kajian regulasi secara periodik.

(itz/Vie)