ANTINOMI REGULASI STATUS PERKAWINAN


Keterangan Foto : Kepala KUA Kelapa Kampit

ANTINOMI REGULASI STATUS PERKAWINAN

 

 Oleh: Mohammad Aminollah, M.SI*)

 

Setidaknya dalam sepuluh bulan terakhir banyak warga dan petugas KUA (Kantor Urusan Agama) yang bingung terkait kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Warga hendak mendaftar nikah sementara status yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ‘Kawin’ dan di Kartu Keluarga (KK) ‘Kawin Tidak Tercatat’. Setelah diusut ternyata, warga tersebut sebenarnya sudah menikah secara sirri, nikah di bawah tangan, dan tidak pernah tercatat di KUA manapun. Warga pun merasa sebenarnya pernikahan mereka sudah legal menurut hukum karena tercantum dalam KTP dan KK meski dengan embel-embel ‘Tidak Tercatat’. Untuk mendapatkan status ‘tercatat’, warga yang beragama Islam merasa perlu untuk mendaftarkan ke KUA guna mendapatkan Buku Nikah

 Masalahnya kemudian, segala regulasi dan sistem administrasi yang menjadi landasan kerja  KUA hanya mengenal status, Kawin, Belum Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati. Artinya, petugas KUA tidak akan dapat melayani pendaftaran nikah dengan status Kawin Tidak Tercatat. Lalu bagaimana sebenarnya kronologis, kajian hukum dan solusinya?

 Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya pernikahan yang dilakukan secara sirri selama memenuhi syarat dan rukun nikah, maka dapat dinyatakan sah. Akan tetapi Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Adalah menarik jika kita membaca putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 terkait gugatan yang diajukan Machica Mochtar disitu akan terlihat hubungan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974. Menurut MK, berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b

UU 1/1974 dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Akan tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut menurut MK, kewajiban administratif tersebut memiliki dua perspektif. Pertama, dari perspektif  Negara; pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik

Ketentuan pencatatan perkawinan pun sudah diatur dalam Pasal 2 – 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan yang beragama Islam dilakukan oleh KUA sedangkan yang selain agama Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Bahkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 Pasal 90 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (4) sudah menyiapkan sanksi administratif berupa denda paling banyak satu juta rupiah. Segala acuan hukum di atas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bersifat wajib (manadatory), bukan bersifat sukarela (voluntary).

Ketika hasil Rakornas II Dukcapil Semarang tanggal 12 sampai 14 September 2018 mengeluarkan kesepakatan menerbitkan Kartu Keluarga dengan format baru pada kolom status perkawinan yakni, ‘Kawin Tercatat’ dan ‘Kawin Tidak Tercatat’. Konon, hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang melakukan nikah sirri, beserta akibat dari perkawinan tersebut yang dinyatakan sah menurut agama. Seperti pencatatan hak Akta Lahir anak, hak isteri dari pernikahan sirri dan sebagainya. Benarkah demikian?. Alih-alih melindungi, justeru menumbulkan antinomi yang berujung pada kemudharatan secara umum. Tak kurang ada empat dampak buruk akibat regulasi tersebut.

Pertama, berpotensi meningkatkan pernikahan yang tidak tercatat. Pernikahan tidak tercatat biasanya disebabkan karena mereka tidak dapat memenuhi syarat administratif. Seperti belum cukup umur, masih terikat perkawinan dengan orang lain dan lain-lain. Namun dengan kebijakan status “Kawin tidak Tercatat” mereka merasa difasilitasi mendapatkan pengakuan dalam surat yang diterbitkan instansi negara.

Kedua, Ketidakpastian hukum; warga yang berstatus “nikah tidak tercatat” merasa pernikahannya diakui oleh negara karena sudah tercatat “nikah” dalam surat yang diterbitkan oleh lembaga resmi negara. Namun tidak semua instansi akan mengakui pernikahan tersebut karena “tidak tercatat” karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Ketiga, menggerus kewenangan KUA dan PA (Pengadilan Agama). KUA sebagai satu-satunya Kantor yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan umat Islam disebabkan karena marasa sudah mendapatkan pengakuan dalam KK. PA sebagai instansi yang bisa memberikan penetapan perkawinan (Itsbat Nikah) bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Keempat, berpotensi meningkatkan dampak buruk akibat perkawinan. Seperti penelantaran rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku KDRT yang pernikahannya tidak tercatat tidak dapat dijerat dengan undang-undang KDRT melainkan dengan KUHPidana Pasal 351 terkait penganiayaan umum.

Keempat hal ini tersebut jelas akan merusak jargon GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) yang dikampanyekan oleh kantor Dukcapil sendiri. Lalu bagaimana solusi selama ini?.

Pertama, melalui itsbat nikah di pengadilan agama. Warga yang melakukan nikah sirri dapat mengajukan permohonan (volutary) isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. Pada awalnya itsbat nikah lazimnya terbatas pada empat perkara, yakni : adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Namun seiring dengan banyak kebutuhan masyarakat maka Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum, tidak lagi hanya terbatas pada keempat hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2015 yang mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebut terobosan karena KHI hanyalah berupa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang tentunya tidak termasuk dalam hierarki peraturan dan perundang-undangan. Namun diakui dapat memberikan solusi dari kebuntuan hukum meski sebenarnya juga berpotensi menggerus kewenangan KUA.

Kedua, melakukan akad nikah ulang dengan pencatatan nikah; cara ini yang paling aman. Pelaksanaan akad ini bukan bermaksud menafikan sahnya akan yang pernah dilakukan sebelumnya. Melainkan untuk memenuhi syarat bagi petugas yang hendak mengesahkan perkawinan mereka. Dampak hukumnya, waktu pencatatan tidak bisa ditulis mundur melainkan berdasarkan waktu akad yang disaksikan oleh petugas. Lalu bagaimana dengan selisih waktu kelahiran anak, atau bahkan anaknya sudah dilahirkan. Hal ini tentu menjadi resiko sekaligus efek jera bagi yang menikah tanpa pencatatan nikah.

Terakhir, kita sangat berharap para pemangku jabatan terutama Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dirjen Bimas Islam, Kemenag, Mahkamah Agung, Kemenkumham atau pihak terkait antinomi status perkawinan. Bila mengikuti nalar Dukcapil yang semata-mata untuk mempermudah warga (meskipun jelas-jelas warga tersebut tidak taat hukum) bukan tidak mungkin kelak akan ada status “Perceraian Tidak Tercatat”. Bukankah pelaku nikah sirri akan cerai secara sirri pula?. Aburadul...!!!

 

*) Kepala KUA Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur

 

Berita Terbaru

Opini

Senin , 10 Agustus 2020 | 16:01:11

MODEL-PEMBELAJARAN-CONTEXTUAL-THEACING-LEARNING-CTL


Jumat , 13 Desember 2019 | 08:36:16

Eyde-Tusewijaya-Kasubbag-TU-Muda-dan-Inovatif


Rabu , 27 November 2019 | 08:09:23

H-Abdul-Rohim-Kepala-Kantor-Kemenag-yang-Dicintai-Masyarakat


Rabu , 16 Oktober 2019 | 12:40:11

ANTINOMI-REGULASI-STATUS-PERKAWINAN


Selasa , 24 September 2019 | 11:28:41

PPKB-GPAI-DIAGNOSA-GURU-AGAMA


Rabu , 18 September 2019 | 11:48:07

Madrasah-untuk-Kita-Semua


Senin , 09 September 2019 | 10:01:01

MEMELUK-RINDU


Sabtu , 10 Agustus 2019 | 17:06:22

Rukun-dan-Wajib-Haji-dimulai-hari-ini


Rabu , 10 Juli 2019 | 09:37:24

Dampak-Positif-dan-Negatif-Penggunaan-Gadged-Bagi-Penggunanya


Senin , 27 Mei 2019 | 22:09:29

MANFAAT-IBADAH-PUASA-DALAM-KEHIDUPAN-MANUSIA-Oleh-Farid-Wajdi-SAg