KABID PAKIS SAMPAIKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2019 SAAT APEL

Pangkalpinang, KABID PAKIS Kanwil Kemenag Prov. Babel H. Senaidi, S. Ag. Mengungkapkan ada penghapusan kata “pondok” yang selama ini melekat pada istilah pondok pesantren.

Beliau menyampaikan hal ini pada saat dijumpai Tim Humas di ruang kerjanya Senin, 27 September 2021, didampingi oleh Kasi Pontren dan Ma'had 'Aly Mehmud Elkhoiri, SE, M. Pd.I, Penghilangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 dan Draft Perda Babel tentang pemberdayaan pesantren yang telah disetujui dalam Rapat Finalisasi Pembahasan Raperda Tentang Pemberdayaan Pesantren sepekan kemarin.

 "Kalau selama ini kita memakai pondok pesantren, namun kata pondok itu hilang itu mengacu kepada undang-undang no 18 tahun 2019, jadi kata pondok tidak ada lagi yang ada hanya ‘Pesantren’ namun demikian tidak mengurangi pemberdayaan pengembangan pontren” ungkapnya.

hal ini tidak mengurangi fasilitas dan visi misi pondok pesantren dan berlaku khusus di Kepulauan Bangka Belitung. Adanya Perda ini merupakan suatu kabar gembira bagi kita karena semua pondok pesantren diperlakukan sama dan peluang mendapatkan bantuan pemerintah juga sama. Sejak ada Perda ini semua pihak baik kementrian agama, pihak pemerintah juga DPRD harus mengetahui dan dilakukan survei kepada setiap lembaga yang ada apakah memenuhi kelayakan atau tidak. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kenyataan dan laporan.

“Sekarang ini, jebolan pondok pesantren sangat diharapkan di masa depan” ujar Senaidi

Dengan adanya Perda ini diharapkan pondok pesantren di kepulauan Bangka Belitung lebih maju lagi sehingga santri-santrinya tidak terbatas untuk anak-anak dari Bangka Belitung saja namun bisa meluas hingga dari seluruh Indonesia menuntut ilmu di pondok pesantren kita.

RAB Perda telah disosialisasikan ke daerah-daerah di Bangka Belitung, walaupun ada sedikit perubahan masalah penerimaan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Bantuan dapat diterima jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Walaupun ada keengganan tentang penghilangan kata “pondok” namun semua pihak berusaha menerima karena telah sesuai undang-undang.

Walaupun berlaku untuk semua pondok namun pondok tersebut harus ada legalisasinya. Saat ini telah ada 71 pondok pesantren yang telah memiliki ijin operasional (IJOP) Sisanya belum siap karena masih terkendala persyaratan yang ada, sarana dan pra sarana wajib terpenuhi seperti asrama, masjid/musholla, tempat belajar, kamar mandi, kantor, namun tetap dipantau agar bisa segera memiliki IJOP.(Gnd)

Berita Terbaru