Kedatangan Pembimas dan Bendahara Bimas Katholik Kanwil, Menjawab Keraguan Terkait Pelaksanaan Anggaran


Keterangan Foto : Kasubbag TU (kiri) saat menerima kunjungan Pembimas dan Bendahara Ditjen Bimas Katholik Kanwil Kemenag Babel

(Pangkalpinang), Mewakili Kepala Kantor yang saat itu tengah membuka Kegiatan Bimbingan Pra-Nikah Usia Remaja di MAN 1` Pangkalpinang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha  Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, Eyde Tusewijaya, S.E., M.M. menerima kunjungan Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Katholik  Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gregorius Heri Eko Prasojo, SS.B.Th. didampingi Bendaharanya, Aloysius Sulistianto, di ruang kerjanya pada Rabu, 18/11/2020.

Terkait hal tersebut, dalam rilis yang disampaikannya melalui Penyusun Berita Kantor Kemenag Kotaa Pangkalpinang pada Kamis, 19 /11/2020, Eyde mengungkapkan, tujuan kedatangan Pembimas dan Bendahara Ditjen Bimas Katholik Kanwil Kemenag Babel tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, serta untuk mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh para operator dan pelaksana di lapangan. 

“Hal utama yang menjadi pokok pembahasan dalam kunjungan tersebut adalah Reviu tindak lanjut pembayaran selisih tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru pada Ditjen Bimas Katholik Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang, yang saat ini sudah ada kejelasan terkait mekanisme pembayarannya setelah dikeluarkannya Surat resmi dari Dirjen Bimas Katholik Kemenag Pusat pada tanggal 24 September 2020 yang lalu,” ungkap Eyde. 

Dikatakannya juga, Surat dari Dirjen Bimas Katholik Kemenag Pusat tersebut pun akhirnya menjawab keraggu-raguan pihaknya dalam menyikapi permasalahan seputar pembayaran selisih Tukin guru Bimas Katholik pada Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang.

“Beberapa waktu yang lalu, kami juga telah melakukan koordinasi dengan Bimas Katholik Kanwil terkait boleh atau tidaknya selisih Tukin guru pada Bimas Katholik Kemenag Pangkalpinang. Akan tetapi, pada saat itu tidak ditemukan solusi atas permasalahan ini, dikarenakan belum adanya regulasi/aturan resmi dari Pusat “ imbuhnya. 

Beliau pun menuturkan, dengan  adanya regulasi tersebut pihaknya pun lega, sehingga dapat menjadi dasar untuk segera mengambil langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahaan lainnya terkait anggaran selisih Tukin tersebut agar tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap realisasi anggaran  secara keseluruhan pada Kantor Kemenag Kota Paangkalpinang di tahun 2020 ini.

Dijelaskannya juga, beberapa waktu yang lalu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Bmas Katholik Kanwil, namun pada saat itu ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. (gg/rma)

Berita Terbaru