Respon Positif Masyarakat Terhadap Digitalisasi Layanan Nikah


Keterangan Foto : Kartu Nikah

bkgi-Pangkalpinang---Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah dengan kode quick response (QR). Kode ini akan tersambung dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis website (simkah web), untuk mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah. Kartu Nikah ini akan berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah.

Aplikasi Simkah Web ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya mudah digunakan karena input data yang dilakukan cukup memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka formulir nikah sudah terisi dengan data-data isian yang diperlukan dalam membuat akta nikah, buku nikah, dan kartu nikah. Aplikasi Simkah ini juga dilengkapi fitur untuk mencetak kartu nikah dan survei kepuasaan masyarakat. Aplikasi juga menyediakan menu layanan publik yang dapat diakses secara online yaitu pendaftaran nikah dan dapat diintegrasikan ke berbagai aplikasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya aplikasi ini, pelaporan data peristiwa nikah dengan variabel data yang diinput dapat ditampilkan dalam bentuk data statistik seperti data usia nikah, pendidikan, dan pekerjaan. Sistem ini juga terkoneksi ke data kependudukan dan catatan sipil Kemendagri. Dengan demikian, hal ini akan makin memudahkan seseorang dalam pengurusan dokumen. 

Untuk Kota Pangkalpinang sendiri, penerapan kartu nikah ini baru akan dimulai pada bulan Februari mendatang pada lima KUA Kecamatan sebagai pilot project. Ustadz Yuliandi, Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang sebagai salah satu pihak yang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kartu nikah ini saat ditemui pada Rabu, 30 Januari 2019 mengungkapkan bahwa dari hasil pengamatannya selama melakukan sosialisasi, Inovasi Kemenag ini mendapat respons positif masyarakat dan berbagai kalangan.  

Menurut Yuliandi, Masyarakat sangat mengapresiasi dan menghargai setiap ikhtiar dan usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan atau kemudahan untuk masyarakat, termasuk inovasi pemerintah melengkapi perkawinan dengan kartu nikah selain buku nikah ini. Apalagi kalau hal itu dinilai lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien, dan sangat berguna untuk menunjukkan status pernikahan seseorang. Bisa juga untuk identitas pelayanan perbankan, hotel, Imigrasi dan lainnya. maka inovasi tersebut patut di dukung sebagai pendamping Buku Nikah. Kartu ini menjadi penanda penting penambahan atau pendukung administrasi pernikahan Muslim. Undang-Undang Administrasi Kependudukan menempatkan pernikahan sebagai salah satu peristiwa penting yang baginya berlaku kewajiban adininistrasi, disebut pencatatan sipil, dengan demikian, Buku Nikah adalah dokumentasi kependudukan.

Pada Akhirnya masyarakat pun berharap, adanya kartu nikah itu tidak akan membebani masyarakat dengan adanya biaya yang tidak logis dan meminta pencetakan dan distribusi kartu dilakukan dengan benar agar masyarakat mudah mendapatkannya. (gaga/01/SN)

Berita Terbaru

>