Terkait SKT, Kemenag Bangka Tengah Gelar Pertemuan Dengan Jajaran Unit TK/TPA LPPTKA BKPRMI Bangka Tengah


Keterangan Foto : Kepala Kankemenag Kab. Bangka Tengah, H. Ruslan, S.Ag saat menghadiri pertemuan dengan jajaran unit TK/TPA LPPTKA BKPRMI, Jumat (18/5)

BKgi. Koba (Bangka Tengah) - Jum'at (18/5), bertempat di ruang pertemuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah,  Kepala unit TK/TPA LPPTKA BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah melakukan pertemuan dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.

Pertemuan tersebut digelar terkait permohonan penerbitan Surat keterangan terdaftar (SKT) dari lembaga pendidikan Al-Qur'an unit  TK/TPA LPPTKA BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam mengeluarkan izin operasional, nomor statistik dan SKT lembaga pendidikan Al-Qur'an tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar eksistensi lembaga pendidikan benar- benar terukur dari berbagai dimensinya. Disamping itu izin operasional lembaga pendidikan juga menjadi salah satu dasar untuk mendapatkan hak-hanya  baik dari pemerintah maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Kasubbag Tata Usaha, H. Akhmad Sofa, S.Pd.I., M.S.I. mengatakan pada dasarnya semua lembaga pendidikan keagamaan Islam sejatinya berada dibawah naungan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hal tersebut berdasarkan PMA nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Menurutnya, nomor unit yang dìkeluarkan BKPRMI tidaklah sama dengan nomor statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sehingga jika belum mempunyai nomor statistik, maka belum bisa dikeluarkan SKT.

"BKPRMI  hanya berhak mengeluarkan nomor unit, ini (nomor unit) belum bisa dipakai sebagai dasar penerbitan SKT dari Kementerian Agama,"jelasnya.

Dirinyà mengharapkan, bahwa kedepan tidak ada lagi istilah TK/TPA binaan Kemenag dan TK/TPA binaan BKPRMI, tidak hanya sampai disitu, Akhmad Sofa berharap kepada BKPRMI sebagai induk TK/TPA tersebut untuk lebih bersinergi dengan Kementerian Agama. Artinya ketika sebuah lembaga TK/TPAsudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, maka TK/TPA tersebut sudah legal menurut hukum sebagaimana diatur dalam PMA nomor 13 Tahun 2014 tersebut.

Sementara itu Ketua BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah yang juga merupakan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, H. Sawiran, S.Pd.I mengatakan bahwa kementerian Agama ibarat orang tua bagi TK/TPA yang selama ini dibina BKPRMI.

"Kementerian Agama ini adalah orang tua bagi kita, jadi jangan sampai kita tidak tahu sama orang tua kita, karena Kementerian Agama bertanggung jawab terhadap seluruh pendidikan Keagamaan Islam," katanya.

Dirinya menyebutkan bahwa jauh-jauh hari sebelum dikeluarkannya PMA nomor: 13 Tahun 2014 tersebut, sudah ada PP Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan.

Dalam kesempatan tersebut dirinya menghimbau kepada seluruh kepala unit TK/TPA LPPKA BKPRMI untuk mendownload dan mempelajari PMA yang dimaksud agar tidak timbul salah faham dikemudian hari.

Sebagai tambahan, menurut Kasi PAKIS, Ahmad Syukri, S.Ag bahwa ketika nanti TK/TPQ sudah mendapatkan izin operasional, nomor statistik dan SKT ada kewajiban untuk entry data  emis di Kementerian Agama.(eMHa/TAN)

Berita Terbaru

>