Pembinaan Pegawai Tentang Tata Cara Penyusunan SKP

bkgi-Pangkalpinang, Senin (12/03) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung hari ini Senin (12/03) melakukan Pembinaan Pegawai terkait dengan Petunjuk Tata Cara Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV beserta seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung. Tujuan dari acara ini yaitu untuk memudahkan pemahaman oleh setiap pejabat eselon dan JFU/JFT dalam melaksanakan tusinya yang merupakan keharusan. Pembinaan ini memang terkesan mendadak mengingat untuk penilaian SKP yang telah diserahkan banyak sekali yang dikembalikan. Agar tidak banyak lagi kekeliruan Kakanwil mengajak bersama-sama mengkaji apa kelemahan dari penilaian SKP tersebut. Beliau menuturkan untuk penilaian SKP Bangka Belitung saat ini yang terbaik adalah Kemenag Kota Pangkalpinang dan Kemenag Belitung Timur. Pembinaan ini dianggap penting karena SKP adalah perjanjian kerja pegawai yang dirinci diawal tahun, maka hal ini penting dan mari bersama-sama kita benahi supaya tidak ada lagi kekeliruan imbuhnya.

SKP merupakan perjanjian kerja setiap Pegawai Negeri Sipil apa yang akan dilakukannya satu tahun berjalan, yang dimulai setiap awal tahun. Adapun kunci penyusunan SKP yaitu :

  1. Uraian tugas Eselon 2 diambil dari RKT Eselon 1;
  2. Untuk Eselon 3 dan 4 serta JFU tugasnya turunan dari RKT Eselon 2, sedangkan JFT berdasarkan Perban (Perka BKN);
  3. Siapkan uraian tugas untuk membuat anjab dan lakukan pekerjaan sesuai dengan anjab;
  4. Output : jika membuat atau menyusun konsep (draft) sk/konsep surat/konsep materi maka outputnya adalah SK atau surat atau materi. Namun jika uraian tugasnya melakukan pelayanan maka outputnya adalah jumlah orang yg dilayani, mengingat output adalah hal penting maka perlu di pikirkan apa hasil akhir dari yg kita kerjakan;
  5. Kuantitas tahun sebelumnya bisa dijadikan acuan kuantitas tahun ini atau ditambah lagi 50% namun jangan lupa bahwa kuantitas tahun ini jangan terlalu rendah krn kualiti realisasi akan menjadi sangat besar, jgn pula terlalu tinggi krn kualiti realisasi akan menjadi rendah sehingga dinilai kinerja pelaksana tugas tidak optimal. Adapun target kualitas paling tinggi adalah 100. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan melebihi target yang ditentukan. Salah satu acuan dari skp PNS adalah bahwa pekerjaan seorang PNS itu sudah terukur. Sudah jelas. Sehingga kecil kemungkinan realisasi bisa melampaui batas yang ditentukan; 
  6. Setiap pejabat Eselon memiliki uraian tugas atau pekerjaan yg dilakukan menggunakan biaya, maka harus di isi sesuai dengan DIPA pada kolom biaya. Target biaya di isi dengan Biaya pada DIPA. Sedangkan realisasinya di isi dengan setelah kegiatan pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan. (Ringkasnya : Setiap pejabat eselon memiliki tugas yang tercantum dalam RKT/DIPA, oleh karena itu harus mencantumkan biaya pada formulir target dan capaian realisasi sesuai dengan data yang sebenarnya);
  7. Ada yang berprinsip bahwa : tuliskan yg anda kerjakan. Dan kerjakan apa yg anda tulis. Ini salah. Yang benar adalah : tuliskan yang anda kerjakan. Dan kerjakan apa yang anda tulis SESUAI dengan tugas jabatan. 
  8. Formulir SKP harus di buat pada awal tahun terhitung PALING LAMBAT 30 hari setelah menerima DIPA atau pada bulan Januari di awal tahun.
  9. Capaian dibikin pada akhir bulan Desember akhir tahun.
  10. Buku catatan penilaian kompetensi kinerja di isi OLEH atasan langsung atau pejabat penilai BUKAN oleh yang dinilai. (Selama ini buku catatan selalu di isi oleh yang di nilai, padahal yang berhak memberi nilai adalah pejabat penilai
  11. Setiap tahun ASN harus membuat skp karena jika tidak membuat SKP berarti menyalahi aturan sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan harus dijatuhi hukuman disiplin. 
  12. Kenapa ringkasan ini dibuat? Karena sampai Januari 2018 masih banyak SKP tahun 2017 pejabat Eselon yang tidak mencantumkan biaya, yang realisasinya jauh melebihi target (tidak jelas melebihi target itu berupa apa saja), banyak nya JFU dan JFT yang salah mengisi uraian tugasnya, bingung mengisi uraian tugasnya dengan point apa saja, dan banyaknya ASN yang membuat SKP hanya pada saat usul kenaikan pangkat/Satyalancana/usul izin belajar dll saja. 

Dengan adanya pembinaan pegawai ini diharapkan pegawai tidak asal menduduki jabatan saja, tetapi juga paham apa yang menjadi tugasnya sesuai JFU. (Vie/AI/SN)

Berita Terbaru

>